Pangkalpinang, Waktu babel.com — Aliansi Masyarakat Terdzolimi (ALMASTER) Bangka Belitung membantah isu yang beredar di tengah masyarakat terkait dugaan adanya pihak tertentu yang berada di balik rencana aksi demonstrasi yang akan digelar pada 10 September 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah awak media mendatangi kantor sekretariat ALMASTER Bangka Belitung pada Rabu (9/9/2026) untuk meminta klarifikasi mengenai isu tersebut.
Melalui juru bicaranya, Guru Nasir, ALMASTER secara tegas membantah adanya keterlibatan pihak tertentu, termasuk bos atau kolektor timah, pengusaha maupun sosok yang disebut dengan nama Ibu Desi, dalam menggerakkan ataupun mendanai aksi mereka.
“Kami tegaskan dengan tegas, tidak ada bos kolektor timah, tidak ada pihak pengusaha, tidak ada kepentingan kelompok tertentu, dan sama sekali tidak ada kaitan dengan Ibu Desi yang mendanai atau menggerakkan aksi kami,” ujar Guru Nasir saat ditemui awak media di sekretariat ALMASTER.
Menurut Nasir, tudingan yang menyebut ALMASTER diperintah, didanai, atau diatur oleh pihak tertentu merupakan tuduhan yang tidak benar.
Ia meminta pihak yang menyebarkan tudingan tersebut menunjukkan bukti apabila memang memiliki informasi mengenai adanya aliran dana atau keterlibatan pihak tertentu dalam aksi ALMASTER.
“Jika ada pihak yang menyebut kami dibayar atau disuruh, silakan tunjukkan buktinya kepada aparat penegak hukum. Jangan sekadar menyebarkan isu atau berita hoaks untuk mengalihkan perhatian dari persoalan yang sebenarnya. Kami turun ke jalan karena rakyat berbicara, bukan karena ada yang menyuruh,” tegasnya.
Klaim Sebagai Aspirasi Masyarakat
Nasir mengatakan, ALMASTER dibentuk oleh masyarakat yang mengaku merasakan langsung berbagai persoalan di lapangan.
Menurut dia, aksi yang dilakukan ALMASTER merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat yang dilakukan atas kesadaran sendiri, bukan atas perintah maupun bayaran dari pihak tertentu.
Ia menyebut sedikitnya terdapat lima persoalan utama yang menjadi perhatian ALMASTER, yakni persoalan hak kebun plasma yang disebut telah tertunda hampir 30 tahun, evaluasi terhadap kinerja Satgas PKH terkait pengambilan alat berat masyarakat di kawasan permukiman, evaluasi terhadap kinerja Satgas Nanggala Halilintar atau Satlap Tricakti, tata niaga timah yang dinilai perlu lebih adil dan transparan, penyelesaian konflik kawasan hutan, serta kepastian hukum bagi masyarakat penambang.
ALMASTER Siapkan Penyisiran terhadap Smelter
Selain menyampaikan aspirasi, Nasir mengatakan ALMASTER juga berencana meminta pihak-pihak terkait bersama-sama melakukan pemeriksaan lapangan terhadap sejumlah smelter yang menurut mereka belakangan bermunculan dan memperoleh RKAB.
Pemeriksaan tersebut, kata dia, antara lain akan diarahkan untuk melihat kesesuaian RKAB dengan IUP serta mempertanyakan dasar atau formula perhitungan RKAB yang digunakan.
“Besok mungkin gerakan ALMASTER akan meminta pihak-pihak terkait bersama ALMASTER untuk menyidak smelter-smelter yang tumbuh seperti jamur di musim hujan dan baru mendapatkan RKAB. Kami akan melihat apakah RKAB itu sesuai dengan IUP-nya,” kata Nasir.
Ia menambahkan, ALMASTER juga ingin mengetahui bagaimana perhitungan RKAB tersebut dilakukan.
Menurut Nasir, langkah itu sekaligus untuk memastikan bahwa perjuangan mereka tidak ditunggangi oleh kepentingan pihak tertentu.
“Jangan sampai mereka-mereka ini juga ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu untuk mendanai kami. Jadi kalau kami sudah menyidak, berarti clear. Mereka juga kami sidak, sehingga tidak ada lagi anggapan bahwa kami mendapatkan dana dari pihak mana pun,” ujarnya.
Tegaskan Aksi Damai dan Konstitusional
ALMASTER menegaskan akan terus menyampaikan aspirasi masyarakat melalui aksi yang mereka klaim dilakukan secara damai, tertib, dan konstitusional.
Nasir mengatakan gerakan tersebut tidak terikat dengan kepentingan pihak tertentu, termasuk kepentingan pelaku usaha pertimahan di Bangka Belitung.
“Gerakan ini adalah gerakan masyarakat. Kami menyampaikan apa yang menjadi persoalan dan keresahan rakyat,” tutupnya.(Red/Adm-WB)
