BANGKA BELITUNG –WAKTUBABEL.COM –Proses SPMB ( sistem penerimaan murid baru ) tahun ajaran 2026 – 2027 sudah pada tahap Daftar ulang sebentar lagi masuk sekolah , Orang tua siswa sibuk memnyiapkan seragam untuk anaknya , Pemerintah sudah mengatur tentang soal pembelian segaram ini sebagai pedoman bagi kita masyarakat terutama pihak sekolah ,”
“dalam aturan melarang sekolah menjual seragam bertujuan mencegah praktik komersialisasi di dunia pendidikan. Berdasarkan regulasi, pengadaan seragam adalah tanggung jawab orang tua. Sekolah atau komite dilarang keras berbisnis dan memaksa siswa membeli seragam. “
” Larangan penjualan seragam sudah jelas diatur dalam Pasal 181 dan Pasal 198 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.”
Berikut adalah rincian aturan dan panduan resminya:
Landasan Hukum: Larangan ini tertuang jelas dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 181 dan 198, serta Permendikbud Nomor 50 Tahun 2022 Pasal 12 yang menyatakan bahwa pengadaan seragam sepenuhnya menjadi tanggung jawab orang tua.
Siapa Saja yang Dilarang? Kepala sekolah, guru, pegawai sekolah, dewan pendidikan, dan komite sekolah dilarang menjual seragam atau bahan seragam.
Pengecualian: Pihak sekolah (secara kelembagaan) tidak boleh menjual seragam. Namun, koperasi sekolah diperbolehkan menjual seragam sebatas untuk membantu penyediaan, asalkan bersifat tidak memaksa, harganya wajar, dan transparan.
Kewajiban Orang Tua: Anda bebas dan berhak membeli seragam di luar lingkungan sekolah (pasar atau toko seragam) sesuai kemampuan finansial. [
Pelaporan: Jika ada pemaksaan atau ancaman tidak lulus/ditahan ijazahnya karena tidak membeli seragam di sekolah, Anda dapat membuat pengaduan resmi melalui kanal Ombudsman Republik Indonesia
Intinya, pendidik dan tenaga kependidikan dilarang untuk menjual seragam ataupun bahan seragam. Demikian juga dewan pendidikan dan komite sekolah atau madrasah.
Kemudian dalam Pasal 12 ayat (1) Permendikbud Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Pesert Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah menyebutkan, pengadaan pakaian seragam sekolah menjadi tanggung jawab orang tua murid.
“Artinya pengadaan pakaian seragam bukan tanggung jawab sekolah atau madrasa, peran sekolah dapat membantu pengadaan sebagaimana yang disebutkan Pasal 12 ayat (2) Permendikbud 50 Tahun 2022 yang menyebutkan: Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, sekolah, dan masyarakat sesuai dengan kewenangannya dapat membantu pengadaan pakaian seragam sekolah dan pakaian adat bagi peserta didik dengan memprioritaskan peserta didik yang kurang mampu secara ekonomi.Masyarajat sangat mengharapkan pihak Dinas Pendidikan Propinsi maupun kabupaten /Kota Dapat Mengawasi tentang Aturan Larangan pihak sekolah menjual seragam seragam sekolah terutama dalam SPMB
“Artinya di sini bukan menjual apalagi mewajibkan membeli di sekolah dan menjadikan pembelian seragam di sekolah sebagai persyaratan daftar ulang. Justru sebaliknya, pihak sekolah membantu pengadaan bagi peserta didik yang tidak mampu ada seberapa Pemerintah Daerah di indonesia sudah membagi seragam sekolah secara gratis kepada para siswa untuk dalam menjalankan amanat undang – undang Dasar 1945 yaitu “ mencerdaskan kehidupan Bangsa dan pasal 33 “ Setiap warga Negara berhak mendapatkan Pendidikan yang layak”
dimohon kepada pihak dinas pendidikan setempat dapat mengawasi dan menegaskan kembali ke pihak sekolah
,”(** Jm/WB)
